Kompas.com/Robertus Belarminus
Rapat Konsolidasi Nasional PDI P terkait
Pilgub Jawa Barat yang mengusung Rieke Diah Pitaloka selaku Calon
Gubernur Jawa Barat beserta Teten Masduki selaku Calon Wakil Gubernur
Jawa Barat di Kantor PDI P di Lenteng Agung, Jakarta. Senin (4/2/2013)
JAKARTA, KOMPAS.com —
Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Rieke
Diah Pitaloka-Teten Masduki, meluncurkan kartu "Jabar Bangkit" untuk
menyongsong pembangunan Jawa Barat. Rieke mengatakan, kartu itu dapat
difungsikan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan rakyat miskin di
Jawa Barat.
"Intinya, tidak ada lagi orang miskin yang tak bisa masuk rumah, tidak ada orang miskin yang ditolak rumah sakit," kata Rieke pada debat kandidat di Metro TV, Jakarta, Jumat (8/2/2013) malam.
Menurutnya, pendataan terhadap warga mampu dan tidak mampu di Jawa Barat harus dilakukan secara akurat. Hal ini perlu supaya tidak terjadi kesalahan pemberian kartu, di mana warga mampu justru mendapatkan kartu, sementara warga tidak mampu tidak mendapatkannya. Rieke menyatakan, kartu tersebut juga perlu disertai nomor identitas agar tidak tertukar dan disalahgunakan oleh orang lain.
Kartu yang sama juga berlaku untuk pemberdayaan pendidikan. Rieke berharap, dengan kartu tersebut, tak ada lagi siswa-siswi putus sekolah karena terjebak kemiskinan. Para pelajar tersebut juga dibekali keterampilan serta disalurkan ke industri yang membutuhkan tenaga kerja di Jawa Barat.
Rieke menyebutkan, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan rakyat itu akan menggunakan dana APBD dan APBN karena tidak ada yang gratis dalam program pemerintah. "Anggarannya dari mana? Tidak ada yang gratis dalam program pemerintah. Dananya akan dibiayai oleh APBD dan APBN. Kembalikan uang rakyat kepada rakyat juga, tidak boleh ada korupsi, pasti bisa jalan," ujarnya.
Sumber: Kompas.com
"Intinya, tidak ada lagi orang miskin yang tak bisa masuk rumah, tidak ada orang miskin yang ditolak rumah sakit," kata Rieke pada debat kandidat di Metro TV, Jakarta, Jumat (8/2/2013) malam.
Menurutnya, pendataan terhadap warga mampu dan tidak mampu di Jawa Barat harus dilakukan secara akurat. Hal ini perlu supaya tidak terjadi kesalahan pemberian kartu, di mana warga mampu justru mendapatkan kartu, sementara warga tidak mampu tidak mendapatkannya. Rieke menyatakan, kartu tersebut juga perlu disertai nomor identitas agar tidak tertukar dan disalahgunakan oleh orang lain.
Kartu yang sama juga berlaku untuk pemberdayaan pendidikan. Rieke berharap, dengan kartu tersebut, tak ada lagi siswa-siswi putus sekolah karena terjebak kemiskinan. Para pelajar tersebut juga dibekali keterampilan serta disalurkan ke industri yang membutuhkan tenaga kerja di Jawa Barat.
Rieke menyebutkan, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan rakyat itu akan menggunakan dana APBD dan APBN karena tidak ada yang gratis dalam program pemerintah. "Anggarannya dari mana? Tidak ada yang gratis dalam program pemerintah. Dananya akan dibiayai oleh APBD dan APBN. Kembalikan uang rakyat kepada rakyat juga, tidak boleh ada korupsi, pasti bisa jalan," ujarnya.
Sumber: Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar